Pembahasan RUU Produk Halal Tinggal 3 Pasal

ilustrasi

HT, JAKARTA--Pemerintah mendesak agar pembahasan RUU Jaminan Produk Halal dipercepat demi melindungi umat Islam. Karena itu Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat menyelesaikannya.
"Tinggal tiga pasal yang belum rampung,"  semoga dalam waktu dekat bisa tuntas,” kata Menag Suryadharma Ali, Jumat, (21/1/2014).

Suryadharma berharap pembahasan RUU Jaminan Produk Halal ini bisa selesai tepat waktu. "Semoga dalam waktu dekat bisa tuntas,” tegasnya

Sementara itu, Ketua MUI Din Samsudin menyambut baik upaya Kementerian Agama untuk segera merampungkan RUU Halal.

“Saya kira akan baik sekali jika RUU JPH dapat diselesaikan dalam waktu dekat, demi kebaikan umat Islam di Indonesia khususnya,” ujarnya

Pembahasan RUU Halal memang belum kunjung selesai sejak diusulkan pada 2006. Pembahasan RUU belum sampai pada tahap final karena masih ada perbedaan pandangan khususnya menyangkut siapa yang berwenang menerbitkan sertifikasi halal. Apakah pemerintah, MUI, atau lembaga lainnya?

Beberapa waktu lalu, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil menilai perbedaan pendapat itu wajar tapi seharusnya tidak lagi bersifat polemik. Pembahasan RUU ini sudah cukup lama, khususnya yang menyangkut soal krusial siapakah yang menjadi penyelenggara.

Djamil mengusulkan agar penyelesaiannya dikembalikan pada tugas dan fungsi masing-masing secara proporsional. “Saya rasa jangan diperuncing lagi soal siapa yang punya wewenang. Penyelesaiannya lebih menekankan pada tugas dan fungsi para pihak secara proporsional dan fungsional,” kata Djamil.

Dia mengingatkan, mengurus soal administrasi sertifikasi halal memang bagian dari tugas dan fungsi pemerintah sedangkan mengenai fatwa merupakan kewenangan ulama. (ek)


Comments

There are no comments

Comments are disabled after three months

Berita Terkait