Komitmen Dukung Keselamatan Berkendara Pemkot Tangerang Kembangkan Manajemen Lalu Lintas

Walikota Tangerang, ARif R Wismansyah saat turun langsung mengatur kemacetan lalu lintas di Jalan M Toha, Kota Tangerang.

HT, TANGERANG - Komitmen Pemkot Tangerang dalam menurunkan angka kecelakaan kendaraan bermotor dibuktikan dengan menurunnya angka kecelakaan setiap tahunnya. Pemkot juga terus mengupayakan mengurai kemacetan demi dukung keselamatan berkendara .
Tercatat dari data yang diperoleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang, dari tahun 2013 telah terjadi sebanyak 390 kasus, kemudian menurun di tahun berikutnya pada tahun 2014 menjadi 356 kasus dan kini hingga bulan september 2015 terjadi 215 kasus kecelakaan.

"Melalui data ini sebenarnya jelas Pemkot Tangerang bersama kepolisian dan juga stakeholder lainnya harus mengembangkan diri setiap tahunnya, khususnya dalam menangani masalah kecelakaan ini," ungkap Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang, lanjut walikota, bersama kepolisian melaksanakan banyak pogram bangun jalan dan penambahan ruas jalan. Dengan mengembangkan angkutan massal sehingga masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum yang lebih besar.

"Dengan peralihan tersebut maka kerawanan dapat diatasi, untuk itu kedepan kami mendorong masyarakat agar mau naik BRT (Bus Rapit Transit)," jelasnya.

Walikota juga mengatakan, Kota Tangerang dinilai mempunyai keunggulan di hampir semua aspek. Hal ini terlihat dari peningkatan panjang jalan maupun perbaikan jalan kota dari Tahun 2010 yang mencapai 300,5 km, pada Tahun 2014 meningkat menjadi 305,8 km. Sedang untuk trotoar di Tahun 2010 dari 151,8 km meningkat menjadi 216,37 km di Tahun 2014. Selain itu, pengawasan terhadap perilaku berkendara yang berkeselamatan serta keikutsertaan Kota Tangerang dalam komitmen keselamatan lalu-lintas yang ditandatangani di Kyoto, Jepang pada Tahun 2009 dan diperbaharui pada 2014 di Kolombo.

Walikota juga menyampaikan Kota Tangerang terus melakukan peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Misalnya dengan menyediakan Buslane, Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway Transjakarta ( APTB), Jalur Sepeda, ATCS dan sebagainya. "Semua upaya itu tak lain untuk memberikan kenyamanan dan keamanan berkendara bagi masyarakat," paparnya.

 

Selain itu dirinya juga mengungkapkan telah mencoba untuk mengembangkan manajemen lalu lintas  yang ada di Kota Tangerang dengan membentuk Forum Keselamatan Lalu Lintas yang turut melibatkan berbagai elemen lain. Salah satu contoh diantaranya bertugas untuk melaporkan kondisi lalu lintas yang ada di Kota Tangerang.

"Dalam hal ini kami juga libatkan masyarakat, setelah sebelumnya kami juga membentuk Bakorlantas untuk mebantu kami dalam menangani masalah lalu lintas," pungkasnya.

Ditambahkan Walikota,  saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dukungan dan bantuan baik berupa pembangunan jalan maupun pembangunan jalan. Serta memberikan pemahaman kepada masayarakat terkait keselamatan berlalu lintas.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan, Engkos Zarkasih mengatakan untuk mengatasi masalah kemacetan yang ada di Kota Tangerang butuh kerjasama dengan kepolisian beserta SKPD yang lain.

"Kita bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian, karena untuk mengatasi masalah tersebut kita tidak bisa bekerja sendiri," ujarnya.

Menurutnya, adapun titik kemacetan di Kota Tangerang yakni yang berada di tengah kota. Seperti Jalan Kisamaun dan Jalan M Toha lantaran jumlah kendaraan yang ada sangat tinggi.

"Banyak masayarakat yang ada di Kota Tangerang yang mengeluhkan Jalan Ki Samaun dan M Toha. Lantaran lokasi tersebut tingkat kemacetannya sangat krusial, berbeda dengan Jalan MH Thamrin, meski macet tetapi kendaraan yang melintas di jalan tersebut masih bisa jalan. Berbeda dengan kedua jalan itu kalau sudah macet hingga stuck," ungkapnya.

Untuk itu, dirinya mengaku akan menempatkan personilnya di lokasi tersebut dengan jumlah tujuh orang peregu ditambah dengan diberikannya rambu dilarang parkir. "Sehingga nantinya ketika terdapat masyarakat yang membandel maka akan menjadi tanggung jawab dari kepolisian untuk melakukan penindakannya," katanya. (ADV)


Comments

There are no comments

Comments are disabled after three months

Berita Terkait