Untuk Hindari PHK Massal dan Demo Besar-besaran Pengusaha & Buruh Harus Pahami UU Tenaga Kerja

Walikota Tangerang, H. Arief R Wismansyah, saat membuka Sosialisasi Undang-undang Ketenagakerjaan, di Aula Sekolah Yuppentek, Cikokol Tangerang, Senin (16/11/2015).

HT, TANGERANG - Walikota Tangerang meminta pengusaha dan buruh untuk memahami peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi perselisihan antar keduanya, yang dapat menimbulkan demo besar-besaran.
"Kota kita masih bergerak menjadi kota tujuan investasi, ini yang harus kita jaga untuk membuka lapangan pekerjaan. Kita harus bekerja sama membangun keharmonisan antara pekerja dan pemberi kerja serta masyarakat sekitar, maka sangat penting memahami peraturan perundangan." Ujar Walikota Tangerang, H. Arief R Wismansyah, saat membuka Sosialisasi Undang-undang Ketenagakerjaan, di Aula Sekolah Yuppentek, Cikokol Tangerang, Senin (16/11/2015).

Ditambahkannya, dengan memahami peraturan, seluruh sengketa dan juga perselisihan yang terjadi diharapkan kedepannya dapat diselesaikan melalui persidangan. Menurutnya, dalam proses persidangan akan terdapat pembelajaran hukum baik kepada pengusaha juga kepada serikat pekerja. 

"Contohnya, ketika pengusaha digugat terkait kesejahteraan kemudian kalah (dalam persidangan), tentu itu menjadi catatan tersendiri bagi pengusaha tersebut. Bahwa kesejahteraan pekerja dilindungi secara hukum, begitupun sebaliknya pekerja berkewajiban untuk memberikan kinerja terbaik," jelasnya.

Walikota mencatat, 21.000 orang hingga hari ini telah mengalami PHK, dan itu bukanlah jumlah yang sedikit. Salah satu penyebab PHK menurut Walikota karena adanya komunikasi yang buruk diantara pengusaha dan pekerja. "Ada miss diantara keduanya, terkait kesejahteraan yang paling sering menjadi penyebabnya. Untuk itu, semua harus didasari peraturan dan juga kemampuan, sehingga tidak ada yang saling memaksakan," tambahnya.

Terkait dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015, Walikota lebih sepakat bila keberatan terhadap peraturan ini dilakukan melalui proses hukum dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Dibandingkan dengan menggelar aksi tapi tidak dibarengi langkah konkrit. " Silahkan menyuarakan aspirasi, ini negara hukum, kami (Pemerintah Daerah) disini hanya menunggu keputusan saja, karena PP ranahnya pusat," jelasnya.

Sementara ditambahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang, Abduh Surahman, sosialisasi ini dilakukan karena banyak kejadian dimana keberatan yang disampaikan ke Disnaker. Khususnya yang terkait dengan pekerja tidak dihiraukan pengusaha. Sementara dipihak pekerja, mereka cenderung antipati terhadap pengadilan. "Adanya anggapan bahwa pekerja pasti kalah bila masuk pengadilan (industri)," tambah Abduh.

Padahal, menurut Abduh, pihaknya kerap kali menemukan kasus dimana pihak pekerja menang dalam sebuah persidangan. Tinggal bagaimana kedua belah pihak dapat memunculkan fakta dipersidangan. "Kami akan terus sosialisasikan, kedepan semua permasalahan yang ada di Kota ini dapat diselesaikan dengan baik di pengadilan industri," paparnya. (ali)


Comments

There are no comments

Comments are disabled after three months

Berita Terkait