Kisruh Dana Bansos PKH di Tangsel

Kadinsos Kota Tangsel, Salman Faris meninjau lokasi kisruh Dana Bansos PKH di Pamulang.(net)

HT, PAMULANG – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meninjau langsung ke lokasi kisruh pendistribusian dana bantuan sosial yang diduga terjadi penyelewengan di Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangsel.

Dari hasil tinjauan Dinsos Kota Tangsel, ditemukan kompleksitas masalah dalam Program Keluarga Harapan (PKH), mulai dari minimnya informasi hingga belum menerima pencairan uang.

‎"Kalau di wilayah sini jumlah penerima PKH ada 361 anggota," ungkap Kepala Dinsos Kota Tangsel, M Salman Faris di Jalan Lurah RT 03 RW 04, Kamis (7/8/2017).

Jumlah di atas terdiri dari anggota PKH yang berdomisili di Kelurahan Pondok Benda dan Benda Baru, Kecamatan Pamulang.‎ Dinsos Kota Tangsel menjadwalkan kembali menverivikasi serta validasi tahap kedua bagi anggota PKH pada November 2017 mendatang. 

Salman ‎menerangkan, Dinsos Kota Tangsel baru saja menerima salinan data anggota PKH dari Kementerian Sosial. Data verivikasi dan validasi tahap pertama itu telah disebar hingga ke tingkat RT.

Ia mengakui ada persoalan dari hasil data bolong-bolong milik Kementerian Sosial. ‎Pada pencairan tahap pertama dan keempat saja ada warga yang dapat menerima pencairan dana bansos.

"Sedangkan pencairan tahap dua dan tiga ada warga yang ngadu gak dapat. Itu yang ingin kami tanyakan ke Kementerian Sosial," terang Salman.

Ia menegaskan, pihaknya tidak punya kewenangan dalam mengelola atau memegang kartu ATM milik anggota PKH. Kewenangan tersebut ada di tangan pengurus PKH masing-masing wilayah yang telah mengantongi SK Kementerian Sosial.

Menurut pengakuan pihak pendamping banyak anggota PKH yang melaporkan waktu pendistribusian pencairan dana bansos tidak merata. Makanya oleh pendamping kartu ATM milik anggota PKH dikumpulkan.

‎"Jadi ATM itu hanya BNI dan pendamping saja yang punya kewenangan. Dinsos tidak berwenang, karena kita hanya bisa menfasilitasi dan mengkomunikasikan PKH dan non PKH," tambah Salman.(btr)



Comments

There are no comments

Comments are disabled after three months

Berita Terkait